POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah resmi mewajibkan pelaku yang berjualan di e-commerce memiliki izin usaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Aturan tersebut membuat khawatir lantaran dapat merugikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menepisnya.
Ia menjelaskan, UMKM nantinya akan diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk mendapatkan izin usaha. Sebab, jika tidak, maka UMKM akan semakin sulit untuk menjual produknya lewat e-commerce.
“Kita harus mulai menyiapkan masa depan sejak dini, (UMKM) sudah di desain secara bisnis, jadi bukan lagi sektor informal. Jadi kita mulai biasakan mereka menggunakan pembiayaan perbankan, harus sudah mulai dalam bentuk badan usaha, koperasi, PT yang akan diberi kemudahan, jadi menurut saya nggak ada masalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Teten menyebutkan bahwa pemberian kemudahan itu telah dikomunikasikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Intinya sudah dibahas dalam rapat kabinet, jadi penerapan PP 80 tahun 2019 itu sudah ada, saya pikir tidak akan jadi masalah,” tambahnya.
Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan para e-commerce guna memudahkan pengusaha kecil berjualan online.
“Kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce, mereka kan sudah punya datanya mana yang sudah jualan di platform mereka untuk kita segera urus lah. Mereka (e-commerce) lebih tau itu (PP 80) sehingga mereka tidak terganggu dengan PP itu, kita bisa urus segera kerjasamanya,” tandasnya.
(jpc/pojoksatu)


Thursday January 01, 1970