POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan berencana menerbitkan aturan oleh pemblokiran ponsel atau smartphone black market (BM).
Tiga Kementerian yakni Kemenkominfo, Kemendag, dan Kemenperin dijadwalkan bakal meneken aturan soal ponsel BM dan validasi dengan menggunakan IMEI dalam waktu dekat.
Aturan ponsel BM dijadwalkan mulai efektif pada awal 2020.
Soal aturan ponsel BM dan validasi menggunakan IMEI, Menkominfo Rudiantara mengakui bahwa Indonesia memang telat dalam aturan tersebut.
“Kita bisa dibilang terlambat (aturan ponsel BM) negara lain itu sudah melakukan jauh-jauh hari,” katanya.
Soal aturan ponsel BM di Indonesia dikatakan Rudiantara memang masih panjang. Namun, hal tersebut mesti dilakukan demi mengejar ketertinggalan.
Sebab peredaran ponsel BM yang tak terkendali disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Adapun, peredaran ponsel BM yang masif disebutkan karena adanya pasar di Indonesia.
“Orang Indonesia lebih suka ponsel BM, mungkin karena banyak uangnya, jadi tidak terlalu consider dengan dengan after sales, jadi kalau rusak sedikit ya sudah ganti saja,” ucapnya.
Dengan adanya aturan pemblokiran ponsel BM menggunakan IMEI bawaan ponsel dinilai akan memberikan keuntungan terhadap masyarakat Indonesia sendiri.
Jika masyarakat membeli produk asli yang sah, konsumen akan mendapatkan perlindungan, baik dari segi undangan-undang perlindungan konsumen, jaminan keaslian barang, hingga layanan purna jual.
Seperti diketahui, aturan ponsel BM nantinya akan terkait dengan IMEI dan nomor telepon.
Jika ponsel yang bersangkutan pada saat aturan akan berlaku nanti tidak memiliki IMEI yang terdaftar, ponsel tersebut tak akan dapat menggunakan layanan seluler dari operator manapun. Aturan ini dikatakan pihak Kemenkominfo bakal berlaku setidaknya Februari 2020.
(jpc/pojoksatu)


Thursday January 01, 1970