POJOKSATU.id, JAKARTA – Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedang memproses Laporan dugaan Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu dan/atau Ketarangan Palsu dalam Eksekusi Penahanan Terdakwa atas nama Agus Heru Setiawan sebagaimana yang tercantum dalam surat eksekusi Nomor PRINT-628/M.6.13/Epp.13/07/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang.
Saat ini laporan pengaduan tersebut sedang diproses oleh Inspektur V dan sedang dilakukan pemeriksaan dan analisa ke Kejaksaan Tinggi Banten, ujar Hery Chariansyah, SH., MH., selaku kuasa hukum Agus Heru Setiawan.
Informasi tentang proses itu diketahui, setelah Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Hery Chariansyah & Rekan melakukan konfirmasi langsung pengaduan dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh Nini Kartini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang.
Untuk diketahui bahwa Kantor Hukum Hery Chariansyah & Rekan membuat Laporan dugaan Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu dan/atau Ketarangan Palsu yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pandegelang pada hari Kamis, 18 Juli 2019 di Jamwas Kejagung R.I, Jakarta.
Setelah konfirmasi pertama atas laporan itu, Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, direncanakan minggu depan Kantor Hukum Herry Chariansyah, SH, MH & Rekan akan melakukan konfirmasi kembali Jamwas untuk mengetahui perkembangan proses penangan pengaduan Laporan dugaan Tindak Pidana Pembuatan Surat Palsu dan/atau Ketarangan Palsu tersebut, dan juga akan membawakan bukti tambahan yang saat ini sedang disiapkan.
Selain melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nini Karlina, Kantor Hukum Herry Chariansyah & Rekan juga melaporkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten bernama Gaul Manurung, SH., sebagai Jaksa yang melakukan eksekusi penahanan tersebut.
“Kami meyakini bahwa laporan dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu ini akan diproses secara transparan dan Jamwas akan memutuskan sesuai dengan yang kami mohonkan dalam pengaduan kami atau setidaknya Kepala Kejaksaan negeri Pandeglang dinyatakan bersalah atas surat eksekusi tersebut. Kami yakin karena memang secara terang benderang fakta hukumnya surat eksekusi penahanan Agus Heru Setiawan tersebut cacat hukum dan mengandung tindak pidana”, jelas Hery.
Lebih lanjut hery menyampaikan bahwa surat eksekusi itu dapat disebut palsu karena fakta hukumnya adalah, karena dalam bagian pertimbangan surat eksekusi tersebut menyatakan bahwa Putusan perkara yang dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanggal 02 Juli 2019 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
“Padahal fakta hukumnya perkara tersebut baru diputus pada tanggal 02 Juli 2019 dan Bapak Agus Heru Setiawan langsung menyatakan dan mendaftarkan banding ke kepaniteraan pengadilan negeri Pandeglang. Dan lucunya jaksa yang melakukan eksekusi penahanan tersebut juga menyatakan banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 05 Juli 2019”, terang Hery.
Hery menegaskan, karena proses perkara Agus Heru Setiawan masih Banding dan saat ini sedang berproses, maka tidak ada dasar hukum jaksa melakukan eksekusi penahanan, dan kalau mau dilakukan penahanan harus ada penetapan penahanan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dan ini diatur dalam KUHAP.
Kemudian yang menjadi membingungkan, dalam salah satu surat kabar harian di Banten, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang menyatakan bahwa “setiap putusan tingkat pengadilan itu sifatnya inkrah. Ada putusan tingkat pengadilan negeri, banding, sampai kasasi. Ada dasar hukumnya itu HIR (Herzien Inlandsch reglement).” Padahal HIR tersebut dalam hukum pidana di Indonesia sudah menjadi kenangan hukum saja karena telah tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ucapnya.
Karena surat eksekusi penahanan palsu ini telah menimbulkan kerugian bagi klien kami yakni Bapak Agus Heru Setiawan telah kehilangan dan/atau dirampas hak atas kemerdekaannya secara semena-mena dan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maka dalam perkara ini kami juga telah melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini dan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Banten Gaul Manurung, SH., ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI pada tanggal 26 Juli 2019, bebernya.


Thursday January 01, 1970

(*/pojoksatu)


Thursday January 01, 1970